Pelaku Usaha Dufa-Dufa Turun Aksi, Desak Kejelasan Rute Kapal dan Nasib Ekonomi Pelabuhan
Ternate – Aksi protes pelaku usaha dan pekerja berlangsung di kawasan Pasar Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, tepatnya di depan Aikom pada pertigaan jalur menuju Bandara Sultan Babullah Ternate, Kamis (26/2/2026).
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIT ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh bagasi, sopir angkutan barang dan penumpang, tukang ojek, pedagang, hingga pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi pada operasional pelabuhan.
Massa menuntut kejelasan terkait perubahan rute operasional kapal KM Queen Mary dan KM Cahaya Nusantara di Pelabuhan Sultan Mudaffar Sjah II, Dufa-Dufa.
Baca Juga: PTSL Bergerak di Aer Salobar, BPN Halteng Genjot Pengukuran Tanah Menuju Kabupaten Lengkap
Koordinator aksi, Arif Hi. Ahmad, menyampaikan bahwa perubahan kebijakan operasional kapal rute Morotai–Ternate berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar pelabuhan.
“Perubahan kebijakan ini berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di area Pasar Dufa-Dufa,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi.
Menurut Arif, massa aksi meminta penjelasan resmi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap operasional pelabuhan dan kapal.
Sebelumnya, polemik muncul setelah kebijakan yang menempatkan KM Queen Mary berlabuh di Pelabuhan Sultan Mudaffar Sjah II, sementara KM Cahaya Nusantara dialihkan ke pelabuhan lain. Kondisi tersebut dinilai memicu ketidakpastian aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hingga saat ini operasional kapal belum berjalan jelas sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan pekerja,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, yang hadir menemui massa aksi memastikan pemerintah daerah akan menuntaskan persoalan ketidaklayakan dermaga.
Ia menegaskan aktivitas ekonomi di Pelabuhan Sultan Mudaffar Sjah II tetap harus berjalan, termasuk bongkar muat barang dan mobilitas penumpang.
“Aktivitas ekonomi harus tetap hidup. Kapal Queen Mary maupun kapal sejenis tetap berlabuh di pelabuhan ini,” ujarnya.
Rizal juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna perbaikan dermaga.
Menurutnya, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah pelimpahan status aset sebelum peningkatan dan pembenahan dermaga dapat dilakukan.
“Ini menjadi dasar agar dermaga bisa ditingkatkan statusnya, dibenahi infrastrukturnya, sehingga keamanan kapal dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Keselamatan Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas II Ternate, Sugandi, menegaskan bahwa keputusan pengalihan operasional kapal didasarkan pada aspek keselamatan.
Ia menjelaskan, hasil pengecekan sebelumnya menemukan insiden truk terperosok di area dermaga sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan struktur.
“Keselamatan pelayanan menjadi prioritas utama dan tidak ada toleransi terhadap potensi risiko,” tegasnya.
Baca Juga: 75 Ribu Arsip Pertanahan Terendam Banjir, Kantah Aceh Tamiang Berjuang Selamatkan Bukti Hak Warga
Selain perbaikan fisik dermaga, KSOP juga akan melakukan penataan sistem transportasi kendaraan yang masuk ke area pelabuhan sesuai daya dukung struktur.
Ke depan, akan diberlakukan persyaratan teknis terkait batas beban kendaraan serta pengaturan bertahap kendaraan bermuatan dari luar area pelabuhan.
Massa aksi berharap Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat mengambil langkah konkret untuk meminimalisir dampak sosial dan ekonomi akibat perubahan operasional pelabuhan tersebut.
Reporter: Randi I.
Editor: AbangKhaM
