Reses DPRD Ternate Ungkap Masalah Serius: Ratusan Data Penerima Bansos Bermasalah
Ternate – Anggota DPRD Kota Ternate, Zulfikri Andili dan Mochtar Bian, melaksanakan reses awal tahun di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Selasa (13/1/2026).
Reses tersebut digelar untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Di tengah hujan yang mengguyur Kota Ternate, Zulfikri menyempatkan diri bertemu pihak Kelurahan Sangaji untuk menggali informasi dan masukan dari warga.
Kepada Suara Ternate, Zulfikri Andili menjelaskan bahwa reses ini merupakan yang pertama di tahun 2026. Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga bertujuan memastikan tindak lanjut Musrenbang yang belum terealisasi oleh pemerintah.
“Tujuannya selain melihat hasil Musrenbang yang belum terkawal hingga ke pemerintah, kami juga membawa misi untuk meng-crosscheck data di kelurahan, baik terkait masyarakat maupun pelayanan,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate itu juga menyoroti persoalan bantuan sosial atau BLT yang dinilai banyak mengalami kekeliruan data.
“Kebetulan torang turun sama-sama dengan Komisi I, dan torang bawa satu misi itu, memastikan data benar,” katanya.
Menurutnya, persoalan data bukan hanya terjadi di Sangaji, tetapi hampir di semua kelurahan di Kecamatan Ternate Utara. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial.
“Basic-nya itu data yang akurat dan ter-update. Kalau data salah, penyaluran bantuan juga pasti bermasalah,” tegas Zulfikri.
Berdasarkan diskusi bersama lurah, tercatat ada sekitar 200 data penerima bantuan sosial yang bermasalah, mulai dari alamat tidak jelas, penerima yang sudah meninggal dunia, hingga warga yang ternyata tidak berdomisili di Sangaji.
Karena itu, Zulfikri meminta agar kelurahan rutin melakukan pemutakhiran data minimal setiap triwulan sebagai pembanding.
“Saya harap semua pekerjaan terkait data harus terstruktur. Yang saya dapati, sering ada instansi yang turun mendata tanpa pemberitahuan ke kelurahan. Padahal kelurahan yang paling tahu kondisi masyarakat,” tandasnya.
Reporter: Randi I.
Editor: AbangKhaM
