Nasional

ATR/BPN Perkuat Layanan di MPP, Sudah Hadir di 239 Lokasi di Indonesia

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan efisien.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa layanan pertanahan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga kehadiran ATR/BPN di MPP sangat penting.

Baca Juga: 282 Usulan Mengemuka di Musrenbang Haltim 2027, Bupati Tekankan Pelayanan Publik dan SDM Jadi Prioritas

“Kementerian ATR/BPN telah banyak berpartisipasi dalam MPP. Kita pastikan layanan ini semakin optimal, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya saat membuka webinar penguatan penyelenggaraan pelayanan pertanahan di MPP, Kamis (2/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dalu Agung juga memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi, termasuk dengan instansi seperti Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah.

“Selain koordinasi, kualitas layanan juga harus terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Nusron Wahid Batasi Alih Fungsi Sawah Hanya 11%, Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional

Ia pun mengimbau seluruh jajaran ATR/BPN di daerah untuk terus meningkatkan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan di MPP.
“Para kepala kantor dan seluruh jajaran di Kantor Pertanahan harus memastikan pelayanan di MPP berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber dari Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah hadir di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi, setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Ke depan, kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan, seiring dengan bertambahnya jumlah MPP di berbagai daerah,” ujar Yanuar.

Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Ortala dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.

Editor: AbangKhaM

Silahkan Berbagi: