Tegas! Menteri Nusron Wahid Sanksi 11 Perusahaan Pembakar Hutan, HGU Dicabut Hingga Ditolak Izinnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban berupa evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Bareskrim Polri.

“Dari 11 PT tersebut, terdapat modal asing (beneficial ownership) dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta investor dalam negeri,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai Rakor Evaluasi Perizinan bersama Menko Polkam Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (09/11/2026).

Baca Juga: Peringati Harlah ke-73 KPU, KPU Ternate Gelar Zikir Bersama Habib Zaky & Santuni Yatim

Berdasarkan analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan 11 perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima klaster:

1. Dicabut Seluruhnya: PT MIB (Banjar, Kalsel – 4.000 ha), PT RKA (Melawi, Kalbar – 11.558 ha), dan PT SKM (Ketapang, Kalbar – 7.716 ha total). Alasan pencabutan meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, sarpras tidak memadai, dan kejadian berulang.
2. Tidak Diperpanjang: Eks HGU PT BSLT (Kubu Raya, Kalbar – 2.300 ha) yang telah berakhir sejak 2020 resmi tidak diperpanjang akibat kebakaran berulang.
3. Ditolak/Dibatalkan Izin HGU: PT ANI (Landak – 5.246 ha), PT BOS (Kapuas Hulu – 4.750 ha), dan PT AER (Ketapang – 5.134 ha). Ketiganya batal diberikan HGU dan akan dikoordinasikan ke Kementan untuk pencabutan izin perkebunan.
4. Dicabut Sebagian: PT SAE (Landak, Kalbar – 1.510 ha) karena area terbakar di bawah 50%.
5. Pendalaman Lebih Lanjut: PT STP, PT API, dan PT JMS masih menjalani investigasi tambahan untuk menentukan pencabutan sebagian atau seluruh HGU.

Baca Juga: Kawal Pemilu Jujur dan Adil, Aplikasi ‘SI AWAL’ Hadir untuk Deteksi Dini Pelanggaran Demokrasi di Malut

Menteri Nusron menegaskan seluruh tindakan administratif ini memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai aturan penanganan kasus pertanahan dan pelepasan HGU pada lahan terbakar.

“Seluruh proses penanganan dan rekomendasi sudah rampung. Selanjutnya tinggal penyusunan draf SK dan akan kami umumkan segera,” tutup Nusron.

Editor: AbangKham