Demokrasi Terancam, Dunia Berubah: Di Mana Sikap HMI Hari Ini?
“Tantangan Global Baru dan Posisi Strategis HMI “
Oleh: Naddya DJ. Kandji – Ketua KOHATI HMI Cabang Manado (2021-2022)
Dalam pusaran globalisasi abad ke-21, dunia tidak hanya bergerak menuju percepatan teknologi dan integrasi ekonomi, tetapi juga menyaksikan ketimpangan global yang semakin melebar. Struktur politik internasional yang masih didominasi negara-negara maju mempertegas apa yang disebut Immanuel Wallerstein sebagai struktur inti – pinggiran, di mana negara berkembang – termasuk Indonesia – tetap berada dalam posisi subordinat dalam rantai ekonomi global. Ketergantungan pada teknologi, modal, dan pasar luar negeri membuat negara-negara G20 yang berkembang terus berhadapan dengan hubungan internasional yang tidak setara.
Pada saat yang sama, gelombang populisme dan otoritarianisme baru menyusup ke banyak negara demokrasi. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Fareed Zakaria tentang illiberal democracy, yakni negara yang tetap menggelar pemilu tetapi mengikis kebebasan sipil melalui kontrol informasi, manipulasi opini publik, dan pelemahan institusi. Ruang kritik menyempit, lembaga demokrasi kehilangan otonomi, sementara kebijakan publik semakin elitis dan berpihak pada kepentingan oligarki.
Baca Juga: Rio Pawane Tolak Pakta Integritas! Sidang Pleno Dibuka Paksa, Instruksi Ketua BPP Diabaikan
Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi negara-negara seperti Indonesia: di luar negeri, harus bersaing dalam sistem global yang timpang; di dalam negeri, harus bertahan dari erosi kualitas demokrasi. Ketidakstabilan ini mengancam masa depan pembangunan, keadilan sosial, hingga ruang masyarakat sipil yang selama ini menjadi penopang demokrasi.
Di tengah tantangan global dan domestik tersebut, pertanyaan penting mengemuka: di mana posisi strategis HMI?
Sebagai organisasi mahasiswa dengan tradisi intelektual, moral, dan historis yang panjang, HMI semestinya hadir sebagai penjaga akal sehat publik. HMI memiliki mandat ideologis dan sosial untuk menjadi benteng demokrasi, mengawal tegaknya nilai keadilan, serta mendorong etika politik yang bersih. Dalam konteks ini, gagasan Jurgen Habermas mengenai pentingnya ruang publik deliberatif sangat relevan: masyarakat sipil harus aktif mengawasi negara, menghadirkan diskursus kritis, dan memastikan kebijakan publik tidak dikendalikan oleh kepentingan sempit.
Baca Juga: Tim Firdaus Bongkar 3 Ketua BPC HIPMI Ilegal: ‘Bukan Anggota, Kok Bisa Jadi Ketua?
HMI juga memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kapasitas kader yang adaptif terhadap perkembangan geopolitik dan ekonomi global. Di era disrupsi digital, pengetahuan mengenai ekonomi politik internasional, keamanan siber, arsitektur teknologi, hingga diplomasi global menjadi kebutuhan dasar. Tanpa itu, generasi muda Indonesia hanya akan menjadi penonton, bukan aktor dalam percaturan global.
Selain itu, HMI perlu menghidupkan kembali tradisi intelektual organisasinya. Kajian atas isu global – ketimpangan internasional, perubahan geopolitik, dan krisis demokrasi – harus dihubungkan dengan perspektif keislaman yang inklusif dan kebangsaan yang progresif. Dengan modal intelektual dan moral yang kuat, HMI dapat menjadi kompas etik dalam menghadapi turbulensi bangsa.
Singkatnya, dunia sedang bergerak menuju fase yang penuh ketidakpastian: ketimpangan global semakin ekstrem, otoritarianisme baru menguat, dan demokrasi berada di bawah tekanan. Di tengah kondisi ini, HMI tidak boleh sekadar hadir sebagai organisasi formalitas. Ia harus bersuara, mengambil posisi, dan memimpin gerakan intelektual dan moral generasi muda.
Baca Juga: Duta Qasidah Maluku Utara Siap Bersaing di Panggung Nasional!
Sebab masa depan demokrasi, kedaulatan bangsa, dan keadilan sosial sangat ditentukan oleh keberanian kaum muda hari ini – termasuk HMI – untuk berdiri di garis depan perubahan.
Editor: AbangKhaM
