“Tanah Leluhur Bukan Untuk Digadai!” Warga Sahu Ledek Kantor Bupati Tolak Geothermal Telaga Rano

Jailolo – Forum Masyarakat Peduli Telaga Rano menggelar aksi demonstrasi menolak rencana masuknya Proyek Geothermal Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Rano, Senin (17/11/2025), di depan Kantor Bupati Halmahera Barat.

Dalam aksi tersebut, para demonstran mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk segera membatalkan rencana proyek panas bumi yang akan beroperasi di kawasan Telaga Rano. Mereka menilai proyek tersebut mengancam ruang hidup masyarakat adat di wilayah itu.

“Telaga Rano adalah tanah leluhur kami, tanah yang subur dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Sumber air di sana selama ini menjaga keberlangsungan hidup kami,” ujar Rheyn dalam orasinya.

Baca Juga: Mengapa 86% Koruptor Lulusan Kampus? Ini Akar Masalahnya!

Menurut massa aksi, sekitar 16.000 hektare kawasan Telaga Rano merupakan tanah ulayat masyarakat adat Suku Sahu. Mereka menegaskan kehadiran proyek geothermal hanya akan merusak tanah, lingkungan, serta kehidupan masyarakat adat.

“Kami hidup dari cengkeh, pala, dan kelapa, bukan dari perusahaan apalagi geothermal. Karena itu, proyek panas bumi harus angkat kaki dari tanah leluhur kami. Kami berhak mempertahankan tanah ulayat kami,” tegas Ongen, salah satu orator.

Ia juga mengutip sejumlah dasar hukum yang memperkuat hak masyarakat adat, di antaranya:

• Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan negara terhadap masyarakat adat,
• Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional,
• UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA),
• Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara,
• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga: Akses Warga 3T Mendesak! Sekda Haltim Minta Pelabuhan Dabo Segera Naik Status ASDP

Massa aksi juga menyayangkan tidak adanya pejabat teras Pemkab Halbar yang hadir menemui mereka. Baik Bupati Halmahera Barat James Uang, Sekda, maupun Wakil Bupati Djufri Muhammad tidak berada di tempat saat aksi berlangsung.

Akibatnya, massa aksi mengancam akan melakukan pemboikotan terhadap suplai air bersih yang selama ini dikonsumsi masyarakat Halmahera Barat, yang sumbernya berasal dari wilayah mereka.

“Apabila aksi kami tidak diindahkan, kami akan memboikot akses air bersih yang dikonsumsi masyarakat Halmahera Barat dan terus melakukan aksi mogok menolak masuknya geothermal,” tegas Risnal.

Diketahui, Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad sedang berada di luar daerah pada saat aksi berlangsung.

Reporter: Tim Malut Center
Editor: AbangKhaM