Siap Berlari Kencang, Sherly Pastikan Rp.2,26 Triliun Tidak Akan Keluar Daerah. Sekolah SMA, SMK & SLB Negeri Akan Gratis!
Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos melalui Dinas Pendidikan menargetkan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri di Maluku Utara (Malut) yang merupakan bagian dari program 100 hari pertama.
Hal itu disampaikan Sherly, pada pidato politik perdana di Rapat Pleno DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kamis, 6 Maret 2025. Menurutnya, hal tersebut telah diinstruksikan kepada dinas terkait untuk segera menindaklanjuti kebijakan itu.
“Sekolah harus gratis. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara!” serunya, disambut tepuk tangan hadirin.
Sementara, di sektor kesehatan, Gubernur memastikan Maluku Utara segera melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi seluruh warga, menekan angka penularan Tuberkulosis (TB), serta mengimplementasikan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029.
Selain itu, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Sherly Laos telah memperjuangkan anggaran Rp2,26 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lebih dari 460 ribu siswa, ibu hamil, menyusui, dan balita di Maluku Utara. Ia juga menegaskan bahwa dana tersebut harus memberikan dampak maksimal bagi ekonomi lokal.
“Saya akan memastikan bahwa rantai pasok bahan bakunya berasal dari hasil bumi Maluku Utara. Saya tidak akan biarkan dana Rp2,26 triliun itu pergi ke Manado, Makassar, dan Surabaya. Dong (mereka) harus beli di sini!” tegasnya.
Sekadar informasi, Sherly Laos saat menyampaikan pidatonya di dampingi Wakil Gubernur, Sarbin Sehe. Adapun yang turut hadir dalam acara tersebut, yakni seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, bupati dan wali kota se-Maluku Utara, pejabat utama pemerintah provinsi, ketua partai politik, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Dalam pidatonya, Sherly Laos menegaskan komitmennya untuk membawa Maluku Utara bangkit, mengejar ketertinggalan, dan menjadi lebih maju serta berkeadilan. Ia menyatakan siap mengabdi dengan penuh tanggung jawab sesuai amanah yang telah diembannya setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sherly Laos menegaskan bahwa pemerintahannya akan berlandaskan prinsip Good Governance, dengan mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas birokrasi. Ia menolak praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan daerah dan berjanji menerapkan sistem meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Mutasi jabatan adalah keniscayaan, bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kompetensi, kinerja, kemampuan kerja sama, dan integritas. Tidak ada lagi politisasi jabatan atau urusan titip-menitip,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, sebagaimana diinstruksikan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri No. 900/833/SJ.
Dengan demikian, sebagai langkah awal, Sherly Laos akan menggelar Mini-Retreat pasca-Lebaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membangun kesamaan visi, komitmen, serta sinergitas kerja.
“Sherly-Sarbin hanya punya mandat lima tahun. Kami adalah sprinter, pelari cepat, sementara birokrasi biasanya pelari maraton. Maka saya mengajak semua bersiap berlari kencang bersama saya!” ujarnya. (Randi)
Editor: AbangKhaM|Malutcenter.com
