Nusron Wahid Targetkan Nol Berkas! ATR/BPN Genjot Penyelesaian Layanan Pertanahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan dengan target ambisius: nol berkas tertunda.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Kamis (16/4/2026), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk menuntaskan berkas sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Selama satu kuartal ini sudah terjadi penurunan sekitar 22 ribu berkas. Progresnya bagus, tetapi target kita berkas yang masuk pada Q1, Q2, dan Q3 tahun 2025 harus nol,” tegas Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Baca Juga: Dari Kampus ke Pabrik, Mahasiswa Agribisnis UMMU Terjun ke Industri
Ia juga meminta Kantor Wilayah BPN di daerah yang masih memiliki tunggakan berkas tahun 2025 segera menggelar rapat khusus guna mempercepat penyelesaiannya.
Menurutnya, target penyelesaian ditetapkan secara bertahap, yakni berkas kuartal I 2025 harus tuntas pada akhir Mei 2026, sementara kuartal II ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
“Kita harus mendekati nol berkas jika ingin pelayanan pertanahan tertib,” ujarnya.
Menteri Nusron turut meminta jajarannya menyusun strategi pencegahan agar penumpukan berkas tidak kembali terjadi. Langkah tersebut mencakup perbaikan sistem teknologi informasi hingga penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP).
Baca Juga: Bupati Ubaid Tegas: Kades Tak Ikut Pembinaan Hukum Adalah Kemunduran
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa tren penyelesaian berkas menunjukkan peningkatan signifikan.
“Penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 mencapai lebih dari 12 ribu berkas. Ini capaian yang cukup baik meskipun sempat terkendala libur panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor masih menjadi kendala dalam penyelesaian berkas, di antaranya sengketa tanah, permasalahan batas wilayah, serta berkas yang belum dilengkapi oleh pemohon.
Rapim ini turut diikuti pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara luring maupun daring.
Editor: AbangKhaM
