Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 Tembus 95,73%, DPR Minta Penguatan Pengawasan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (15/07/2026).
Dalam rapat tersebut, Nusron mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,12 triliun dari total pagu Rp6,40 triliun.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6,12 triliun dari total pagu yang telah ditetapkan,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Baca Juga: Borong 3 Penghargaan Bergengsi, Polres Halut Tunjukkan Kinerja Keuangan Terbaik
Laporan ini disampaikan sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tengah dibahas bersama DPR RI.
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN menerima tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap untuk mendukung kebutuhan operasional dan program prioritas nasional.
“Tahap pertama sebesar Rp766,4 miliar digunakan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih menjadi PPPK. Tahap kedua sebesar Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertanahan dan tata ruang, serta sarana prasarana,” jelasnya.
Baca Juga: Jangan Bingung! Ini Cara Cek Biaya Urus Sertifikat Tanah Resmi dari ATR/BPN
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar Kementerian ATR/BPN terus memperkuat tata kelola keuangan negara berbasis kinerja.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip check and balance untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengelolaan anggaran harus berorientasi pada output, outcome, dan dampak yang terukur, khususnya pada program prioritas nasional,” tegasnya.
Rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Selain itu, perwakilan Bawaslu dan KPU juga mengikuti jalannya rapat, bersama jajaran ATR/BPN di daerah yang hadir secara daring.
Editor: AbangKhaM
