RKA-KL 2027 Disiapkan, Sekjen ATR/BPN Tekankan Program Berdampak Nyata untuk Masyarakat
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin (20/07/2026).
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penyusunan program dan anggaran harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang.
“Kita fokus pada isu utama, yaitu transformasi layanan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Baca Juga: Tata Ruang Jadi Kunci Masa Depan Bali, Pemerintah Dorong Percepatan RDTR Terintegrasi OSS
Menurutnya, transformasi tersebut diwujudkan melalui layanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir, dengan kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan status layanan. Selain itu, upaya juga diarahkan pada penuntasan tunggakan layanan, peningkatan transparansi, serta penguatan integritas aparatur.
Sekjen ATR/BPN juga menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguatan sistem keamanan, serta pemanfaatan data spasial dalam mendukung pengambilan kebijakan.
Untuk menunjang hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan manajemen perubahan, tata kelola organisasi, serta manajemen risiko menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang adaptif dan responsif.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RKA-KL 2027 harus mengacu pada target yang jelas dan terukur, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program.
Baca Juga: Verifikasi Awal MUPROV KADIN Malut, Lima Bakal Calon Diminta Lengkapi Berkas
“Tidak hanya melihat tingkat penyerapan anggaran, yang lebih penting adalah kualitas output, ketepatan waktu, manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepada para pimpinan unit kerja, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, Sekjen ATR/BPN menginstruksikan untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran, serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.
Ia juga meminta agar setiap hambatan dalam pelaksanaan program dapat diselesaikan dengan cepat, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan berharap proses penyusunan RKA-KL 2027 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Editor: AbangKhaM
