Bukan Sekadar Harga per Meter, Ini Faktor yang Mengubah Nilai Ekonomi Tanah Menurut Ossy

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendorong integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan wilayah.

Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026). Seminar tersebut mengangkat tema peran penilai dalam penyelesaian persoalan tata ruang, kesenjangan data nilai tanah, dan kebijakan satu peta (One Map Policy).

Ossy menjelaskan, data hak atas tanah, pemanfaatan ruang, dan nilai tanah masih kerap tersimpan dalam sistem yang berbeda, padahal seluruh informasi tersebut berkaitan dengan bidang tanah yang sama.

Baca Juga: Dua Pekan Karhutla Tak Kunjung Padam, Geram-Cita Desak Pemda Taliabu Tetapkan Status Darurat

“Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy, menjelaskan pentingnya membangun ekosistem informasi pertanahan yang terintegrasi.

Menurutnya, nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh luas atau lokasi, tetapi juga dipengaruhi aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, tata ruang, dan kepastian hukum. Karena itu, perubahan pembangunan maupun kebijakan tata ruang dapat memengaruhi nilai ekonomi tanah meskipun bidang dan luasnya tetap sama.

Dalam konteks tersebut, profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah beserta faktor yang memengaruhinya. Data yang terintegrasi juga dapat membantu pemerintah membaca perkembangan kawasan, mengukur dampak pembangunan infrastruktur, serta memahami konsekuensi ekonomi dari keputusan tata ruang.

Baca Juga: DPRD Halteng dan Kantah Bahas Percepatan Sertifikasi Aset hingga Kabupaten Lengkap

“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda,” tegasnya.

Seminar tersebut turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan. Acara diikuti peserta dari kementerian/lembaga, anggota MAPPI, dan perwakilan pemerintah daerah.

Editor: AbangKhaM