Dibagi 5 Klaster Sanksi Karhutla, Menteri Nusron Beberkan Nasib HGU 11 Perusahaan Nakal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi membagi 11 korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa pengelompokan ini didasarkan pada tingkat keparahan kebakaran, sarana prasarana yang tidak memadai, hingga status perizinan.
“Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, sebagian, status HGU sudah berakhir, hingga HGU-nya yang belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ujar Nusron di Jakarta, Senin (09/11/2026).
Baca Juga: Peringati Harlah ke-73 KPU, KPU Ternate Gelar Zikir Bersama Habib Zaky & Santuni Yatim
Berikut rincian 5 klaster penertiban HGU perusahaan pembakar lahan:
- Klaster 1 (Pencabutan Seluruh HGU): Meliputi PT NMIB (4.000 ha), PT RKA (11.558 ha), dan PT SKM (7.716 ha total) akibat lahan terbakar di atas 50%, kebakaran berulang, serta mengabaikan sarpras mitigasi.
- Klaster 2 (Eks HGU Berakhir): Melibatkan PT BSLT (2.300 ha) di Kubu Raya yang HGU-nya telah habis sejak 2020 dan langsung diambil alih negara.
- Klaster 3 (HGU Batal Diterbitkan): Meliputi PT ANI (5.244 ha), PT BOS (4.750 ha), dan PT AER (5.134 ha). Selain batal menerbitkan HGU karena lahan tak aktif dan terbakar, izin usaha perkebunannya direkomendasikan untuk dicabut.
- Klaster 4 (Pencabutan Sebagian HGU): Dikenakan pada PT SAE (1.510 ha) karena area terbakar kurang dari 50%.
- Klaster 5 (Tahap Pendalaman): Melibatkan PT STP, PT GMS, dan PT API yang masih diinvestigasi mendalam untuk menentukan sanksi pencabutan sebagian atau seluruhnya.
Langkah tegas ini diambil guna memberikan efek jera serta memastikan kepatuhan korporasi terhadap aturan lingkungan dan pertanahan nasional.
Editor: AbangKhaM
