Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Distribusi Bansos Ditargetkan Tepat Sasaran!
Ternate – Presiden RI, Prabowo Subianto menginginkan bantuan sosial (Bansos) diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Melalui keterangan tertulis Kemensos di Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
“Presiden ingin apa yang diberikan ini (bantuan) tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tuturnya.
Baca Juga: Kunjungi PLTMG Mamuya, Wakil Ketua DPRD Halut: Ditargetkan Bulan November Sudah Beroperasi!
Mensos juga menyebutkan, berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 dari Rp504 triliun bansos dari seluruh kementerian dan lembaga ditengarahi tidak semuanya tepat sasaran.
“Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto usai dilantik, lanjut Saifullah, langsung memerintahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi data.
“Yang diberi tugas adalah BPS, kerja kami selama 3 bulan lebih, alhamdullilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tuturnya.
Baca Juga: Alien Mus Apresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran atas Keberhasilan Serap Gabah 2,4 Juta Ton
Selanjutnya DTSEN dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. Dimana, DTSEN wajib menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan.
“DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” katanya.
Dari konsolidasi data itu, ia menjelaskan, khusus untuk Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion atau exclusion errors.
“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” bebernya.
Baca Juga: Ambil Rp.50 Juta, Oknum Anggota Polda Malut Diduga Tipu Sejumlah Calon Siswa Polri Tahun 2025!
Adanya proses ground-checking DTSEN ini, kata Mensos, untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, lanjutnya, ke depan DTSEN juga akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 2 Juni 2025 kemarin, mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli di Istana Negara.
Total anggaran stimulus itu, kata Saifullah, terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.
Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan (Mensos) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan paket stimulus tersebut diantaranya, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Baca Juga: Emas Antam pada 3 Juni Melonjak, Tembus Rp1,940 juta per gram
Lanjutnya, tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp200.000 untuk dua bulan kepada penerima sasaran kartu sembako, yaitu 18,3 juta penerima.
“Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 Kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 Kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” kata Sri Mulyani.
Diketahui, penyaluran bansos tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (Randi)
Editor: AbangKhaM
