Sikapi Isu DOB Kota Sofifi, Ketua DPRD Tidore Minta Pemprov dan DPRD Provinsi Tidak Berlebihan!
Tidore – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri, Tito Karnavian dengan Komisi II DPR-RI yang menyoal status Sofifi pada Selasa (8/7) lalu menjadi perbincangan sejumlah kalangan.
Termasuk sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Majelis Rakyat Kota Sofifi (MARKAS). Diketahui, kelompok ini berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara guna mendorong percepatan DOB Kota Sofifi.
Baca Juga: Gelar Sertijab, AKP. Bakri Syahruddin Pimpin Reskrim Polres Ternate!
Menyikapi rencana aksi MARKAS, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan isu DOB Sofifi yang saat ini berkembang.
Ade Kama juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Maluku Utara agar menghargai posisi Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menyikapi isu tersebut, terutama karena Tidore merupakan daerah induk.
Baca Juga: BUMD PCM Haltim Akan Bangun Kerja Sama Dengan Perusahaan CBL. Begini Targetnya!
“Jangan sampai respon Pemprov dan DPRD Provinsi yang berlebihan justru menambah kisruh situasi Kamtibmas di wilayah ini, kedamaian di daerah ini perlu kita jaga bersama,” ujar H. Ade Kama saat dihubungi via ponsel. Jum’at (11/7).
Berdasar informasi yang diterima awak media dan dokumen susunan kepengurusan yang beredar luas. Sejumlah ASN Pemprov Maluku Utara diketahui ikut menjadi pengurus MARKAS dan akan turut serta dalam aksi MARKAS hari Senin (14/7) nanti.
Editor: AbangKhaM
