36 Rumah Nelayan Dibangun di Sidangoli Dehe, Gubernur Sherly Desak BPN Tuntaskan Lahan Domato
Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda menggagas inisiatif strategis penyediaan perumahan permanen bagi nelayan yang selama puluhan tahun bermukim di atas laut. Program ini tengah berjalan di Kabupaten Halmahera Barat dengan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Negara Indonesia (BNI).
Melalui program CSR BNI, pembangunan rumah akan segera dimulai untuk 36 kepala keluarga nelayan di Desa Sidangoli Dehe. Proyek ini didukung ketersediaan lahan seluas 2 hektare yang telah dinyatakan berstatus hukum jelas (clean and clear) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun, di saat proyek Sidangoli Dehe mulai berjalan, Desa Domato – desa yang sebelumnya dengan sukarela menghibahkan lahan 2 hektare untuk kepentingan Sidangoli Dehe – justru mengalami penundaan pembangunan perumahan bagi warganya sendiri. Penundaan tersebut disebabkan belum tuntasnya persoalan legalitas lahan.
Baca Juga: Diguyur Hujan Deras, SMP Negeri 18 Halut Terendam Banjir Hingga 1 Meter
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Utara mendesak BPN Halmahera Barat untuk segera memperjelas status lahan perumahan di Desa Domato agar pembangunan dapat segera dimulai dengan dukungan dana CSR dari pihak lain.
“BPN, Dinas Perkim, dan masyarakat segera duduk bersama menuntaskan penyediaan lahan. Kita carikan sponsorship baru,” tegas Gubernur Sherly Tjoanda. (06/01/2026)
Inisiatif pembangunan perumahan nelayan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kepala desa, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), BPM, hingga unsur TNI. Tahap konstruksi untuk perumahan di Desa Sidangoli Dehe diperkirakan akan berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Baca Juga: Wabup Halut Pimpin Upacara HAB ke-80 Kemenag, Tekankan Kerukunan dan Transformasi Digital
Ke depan, BNI juga diharapkan berpartisipasi lebih luas dalam mendukung program perumahan melalui penyaluran kredit untuk 3.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.
Secara paralel, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dinas sosial akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah menggunakan aplikasi FASIH, guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada BNI atas komitmen dan dukungan nyata terhadap pembangunan perumahan nelayan, serta menekankan pentingnya kejelasan status lahan sebagai kunci percepatan pelaksanaan program perumahan yang bersifat vital bagi masyarakat pesisir.
Reporter: Randi I.
Editor: AbangKhaM
