Menteri ATR/BPN Pacu Percepatan Peta Skala 1:5.000, RDTR Daerah Didorong Tuntas Lewat Program ILASPP
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/01/2026). Rapat yang dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tersebut difokuskan pada evaluasi capaian program ILASPP tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta skala 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, dan itu pun baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan laporan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Menteri Nusron.
Baca Juga: Wabup Halut Hadiri Peluncuran Buku Empat Kesultanan, Dorong Penguatan Identitas Sejarah Maluku Utara
Ia menjelaskan, peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, serta bidang-bidang lainnya secara akurat. RDTR yang disusun berdasarkan peta tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum tersedianya peta 1:5.000 secara memadai masih menjadi salah satu kendala utama pemerintah daerah dalam menyusun RDTR,” terang Nusron.
Program ILASPP mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh World Bank. Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2026 mendatang, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Baca Juga: Menkes RI Tinjau Gedung Baru RSUD Maba, Pastikan Siap Layani Warga Halmahera Timur
Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Selain itu, pada 2025, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang karena akan membantu menyelesaikan tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan akan digelar untuk membahas lebih rinci pelaksanaan ILASPP tahun 2026.
Penulis: Randi I.
Editor: AbangKhaM
