Pengangguran & Kemiskinan Naik di 2025, Wali Kota Ternate Beber Penyebab dan Strateginya
Ternate – Pemerintah Kota Ternate menyoroti dua indikator strategis yang mengalami peningkatan pada 2025, yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Paripurna ke-6 Masa Sidang II, Rabu (4/2/2026), mengungkapkan bahwa TPT Kota Ternate tercatat sebesar 6,92 persen, naik dari 6,42 persen pada tahun sebelumnya.
“Demikian pula, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen,” ujar Tauhid.
Baca Juga: Sertipikat Hanyut Diterjang Banjir, Solusi Elektronik ATR/BPN Bikin Warga Lebih Tenang
Menurutnya, perkembangan tersebut perlu dipahami secara komprehensif dan kontekstual.
Tauhid menjelaskan, peningkatan pengangguran dipengaruhi oleh bertambahnya angkatan kerja baru, terutama lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
“Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya akses pendidikan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Namun, tantangan yang dihadapi adalah mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif yang sepadan dengan pertumbuhan angkatan kerja tersebut.
Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 8,85 persen pada 2024 menjadi 6,50 persen pada 2025 turut berdampak pada kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.
“Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi faktor internal daerah, tetapi juga perkembangan ekonomi nasional dan global yang berdampak pada aktivitas investasi dan ekspansi usaha,” bebernya.
Baca Juga: ATR/BPN Siapkan Dashboard SDM, Mutasi dan Promosi Jabatan Bakal Lebih Cepat & Transparan
Terkait kenaikan angka kemiskinan menjadi 3,34 persen, Tauhid menegaskan bahwa secara struktural tingkat kemiskinan Kota Ternate masih berada dalam kategori rendah dan relatif terkendali. Kenaikan yang terjadi dinilai bersifat fluktuatif dan sensitif terhadap perubahan garis kemiskinan, inflasi komoditas tertentu, serta pergeseran kelompok rentan di sekitar ambang batas kemiskinan.
Ia menekankan bahwa isu pengangguran dan kemiskinan merupakan agenda strategis daerah yang membutuhkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, baik dalam fungsi penganggaran maupun pengawasan.
Tauhid pun mengajak DPRD Kota Ternate untuk memastikan kebijakan fiskal ke depan lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, serta percepatan penurunan kemiskinan.
“Dengan kolaborasi yang solid, kebijakan yang terarah, dan komitmen bersama dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, kami optimistis tren peningkatan ini dapat dikendalikan dan secara bertahap dibalik menjadi penurunan yang signifikan pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Reporter: Randi I.
Editor: AbangKhaM
