Data Tak Akurat, Pulau Taliabu Kehilangan Program Strategis Nasional
Taliabu – Kabupaten Pulau Taliabu gagal memperoleh Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akibat ketidakakuratan data pendukung. Persoalan pendataan tersebut menjadi sorotan publik dan dinilai perlu segera dibenahi agar kegagalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Waode Nurlina, menegaskan kegagalan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, terutama bagi Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan.
“Soal Kampung Nelayan Merah Putih ini harus menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu,” tegas Nurlina, Senin (2/3/2026).
Baca Juga: Ramadhan Penuh Kepedulian, Karyawan PT SGM Group Bagikan Takjil Gratis untuk Warga
Ia mengapresiasi peran penyuluh perikanan yang selama ini menjadi penghubung antara pemerintah dan nelayan, meski jumlahnya masih terbatas dibanding luas wilayah pesisir Taliabu. Namun menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tidak boleh terus dijadikan alasan kegagalan program.
“Keterbatasan penyuluh adalah masalah struktural yang harus dijawab secara strategis oleh Dinas Perikanan dan pemerintah daerah, bukan sekadar alasan di balik kegagalan program,” ujarnya.
Nurlina menyebut kegagalan data tersebut menjadi “alarm” serius bahwa penguatan infrastruktur SDM penyuluh serta sistem pendataan sudah tidak bisa lagi ditunda.
Ia mendorong Dinas Perikanan melakukan inovasi melalui efisiensi tata kelola dan digitalisasi pendataan guna meringankan beban penyuluh sekaligus meningkatkan akurasi data.
Baca Juga: Unkhair–UT Ternate Resmi Kolaborasi Pascasarjana, Perluas Pendidikan hingga Daerah Kepulauan
“Kami ingin penyuluh tetap semangat, tetapi mereka membutuhkan dukungan sistem dan regulasi yang kuat agar kerja keras mereka menghasilkan program nyata seperti KNMP,” katanya.
Menurut Nurlina, pemerintah pusat menyalurkan bantuan berdasarkan data valid, bukan asumsi administratif. Karena itu, kelemahan administrasi berpotensi membuat daerah terus tertinggal dalam memperoleh program nasional.
“Daerah harus cerdas memanfaatkan peluang anggaran pusat. Jika administrasi lemah, Taliabu hanya akan menjadi penonton di tengah banyaknya program nasional,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi serta validasi data nelayan dan petani sebagai basis perencanaan pembangunan, bantuan sosial, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Dari Modal Usaha hingga Rebana Majelis Ta’lim, Safari Ramadhan Pemprov Malut Sentuh Akar Rumput
Adapun sejumlah poin evaluasi yang didorong DPRD antara lain:
- Validasi data lapangan, memastikan nelayan memiliki identitas profesi yang diakui sistem pusat.
- Sinkronisasi lintas OPD, agar data sektoral dan data kemiskinan selaras.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola data, sesuai standar kementerian terkait.
Nurlina menilai kegagalan memperoleh KNMP harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan daerah.
“Jangan sampai ego sektoral dan lemahnya administrasi terus mengorbankan kesejahteraan masyarakat Taliabu,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Halut Mulai Susun Buku 1 Tahun Kepemimpinan, Potret Capaian dan Tantangan Daerah
Ia menambahkan, program KNMP merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, kegagalan daerah dengan potensi kelautan besar seperti Taliabu dinilai sangat disayangkan.
Menjelang pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pulau Taliabu, Nurlina mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam tabulasi data kelautan, perikanan, dan pertanian.
“Di tengah efisiensi anggaran, peluang dari pemerintah pusat tetap terbuka. Namun itu harus diimbangi kemampuan administrasi dan pendataan yang baik,” pungkasnya.
Reporter: Tim Malut Center
Editor: AbangKhaM
