TKD Dipangkas, DPRD Malut Dorong Pemkot Tidore Lebih Agresif Jemput Program Pusat
Tidore – Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat yang berdampak pada pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah daerah justru didorong lebih agresif mencari dan menjemput program pembangunan dari Pemerintah Pusat agar kebutuhan infrastruktur masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazla, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Kota Tidore (KWATAK) di Rumah Dinas Mantan Gubernur Irian Barat, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga: Sambut HUT RI ke-81, ASN Kantah Halteng Turun Cat Bahu Jalan Bersama Pemda
Diskusi tersebut mengangkat tema “Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD.”
Menurut Nazla, Pemerintah Pusat saat ini memiliki berbagai program pembangunan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Pemda Tidore Kepulauan dinilai perlu memperkuat komunikasi serta membangun koordinasi dan lobi dengan kementerian maupun lembaga di tingkat pusat.
“Terus terang saja, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat bagi saya sangat membantu. Misalnya ada program Jembatan Merah Putih, dan saya telah meminta itu untuk dapil saya. Alhamdulillah, di dapil saya dapat empat,” ujar Nazla.
Baca Juga: Ratusan Bibit Ditanam di Pesisir Mabapura, Kolaborasi HPMM–Antam Lawan Abrasi
Ia menilai strategi jemput bola menjadi semakin penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Aspirasi pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya dimasukkan dalam perencanaan APBD, tetapi harus dikawal hingga ke kementerian atau lembaga yang memiliki program dan dukungan anggaran.
Nazla menekankan, Pemkot Tidore Kepulauan harus lebih aktif membawa kebutuhan masyarakat ke tingkat pemerintah pusat. Dengan begitu, pembangunan fasilitas publik tetap dapat berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan pemangkasan TKD.
“Jangan kemudian karena TKD dipotong, pembangunan di daerah berhenti. Pemerintah daerah harus lebih agresif menjemput program-program pusat,” tegasnya.
Baca Juga: Trans Kie Raha Jadi Proyek Prioritas 2027, Gubernur Sherly: Kunci Besar Ekonomi Malut
Menurut Nazla, kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, dan melakukan lobi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci agar pembangunan di Kota Tidore Kepulauan tetap berjalan.
Ia berharap keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan serta memanfaatkan berbagai program nasional yang dapat diakses daerah.
Dengan strategi tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur diharapkan tetap dapat dipenuhi sekaligus mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap kemampuan APBD Kota Tidore Kepulauan.
Reporter: Tim Malut Center
Editor: AbangKhaM
