Ternate di Ujung Ancaman: Ketika Laut Makin Dekat, Apakah Kota Kita Sudah Siap?

“Ternate di Tengah Ancaman Perubahan Iklim: Kota Pesisir yang Harus Bersiap Sekarang”
Oleh: Taufik, ST., M.PWK., IAP

Kota Ternate tidak hanya sedang menghadapi persoalan perkembangan kota dan juga pembangunan kota. Di balik masifnya pertumbuhan kawasan permukiman, aktivitas perekonomian dan semakin padatnya aktivitas pada kawasan pesisir, terdapat ancaman yang semakin nyata yaitu adanya Elnino atau biasa disebut perubahan iklim.

Sebagai kota kepulauan yang sedang berkembang khususnya di kawasan pesisir perkotaan dan berada di lereng Gunung Api Gamalama, Kota Ternate memiliki karakter geografis yang sangat unik sekaligus sangat rentan terhadap adanya Elnino (Perubahan Iklim). Akibat dari adanya perubahan iklim ini berbagai bencana sering terjadi baik secara alamiah maupun dari perbuatan manusui itu sendiri, bencana berupa ; Banjir rob, abrasi pantai, gelombang tinggi, banjir kiriman, kekeringan, kebakaran hutan dan juga kebakaran rumah, hingga potensi tsunami bukan lagi sekadar isu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya telah dirasakan di sejumlah kawasan pesisir di perkotaan Kota Ternate. 

Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika permukiman terus berkembang mendekati garis pantai. Penelitian yang di lakukan mengenai ketahanan perkotaan pesisir di Ternate menunjukkan bahwa perubahan garis pantai dan perkembangan permukiman telah membuat sebagian masyarakat tinggal sangat dekat dengan laut. Kawasan yang dahulu memiliki jarak relatif jauh dari bibir pantai kini pada sejumlah lokasi bahkan berada sangat dekat dengan rumah warga.

Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah pembangunan Kota Ternate sudah benar-benar disiapkan untuk menghadapi perubahan iklim?

Baca Juga: Kantah Halteng Serahkan Sertipikat Tanah 2.500 Meter Persegi, Batas Bidang Kini Makin Pasti

Ketika laut semakin dekat dengan rumah

Hasil kajian menunjukkan bahwa kerentanan pesisir Perkotaan Kota Ternate tidak merata atau tersebar di beberapa wilayah yang di anggap sangat rentan. Ada kawasan yang membutuhkan intervensi jauh lebih serius dibandingkan kawasan lainnya. Dalam Analisis spasial yang dilakukan terhadap aspek fisik, kawasan kumuh dan kebencanaan mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah kelurahan sebagai lokasi prioritas atau sebagai Lokasi yang sangat rentan dari Lokasi/kelurahan lainnya. Sehingga dari hasil analisis yang dilakukan maka di antaranya yaitu pada bagian Utara terdapat Kelurahan Dufa-Dufa, Akehuda dan Salero. Kemudian pada bagian Selatan terdapat Kelurahan Sasa, Gambesi, Fitu, Bastiong Talangame dan Toboko.  Serta pada bagian Tengah terdapat Kelurahan Gamalama, Makassar Timur dan Kota Baru. Yang di anggap sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dari hasil analisis yang dilakukan memperlihatkan konsentrasi kawasan prioritas terutama pada wilayah pesisir yang memiliki aktivitas perkotaan dan kepadatan permukiman cukup tinggi. Ini penting karena bencana tidak hanya ditentukan oleh kondisi alam, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakan ruang. Dengan kata lain, Risiko Bencana adalah Persoalan Tata Ruang.

Kita tidak cukup hanya membangun tanggul setelah terjadi abrasi, memperbaiki drainase setelah banjir, atau mengevakuasi warga setelah bencana terjadi. Yang lebih penting adalah memastikan sejak awal bahwa pembangunan permukiman, infrastruktur dan aktivitas ekonomi mempertimbangkan tingkat risiko setiap kawasan.

Masalahnya bukan hanya fisik.

Hal menarik dari penelitian ini adalah bahwa kerentanan masyarakat Perkotaan Kota Ternate ternyata tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis. Di sejumlah kawasan prioritas, perumahan informal berada pada kisaran 40–45 persen artinya angka ini cukup tinggi dan berpotensi/rentan terhadap bencana. Pengumpulan sampah di kawasan pesisir juga baru mencapai sekitar 40–50 persen yang artinya persolan sampah ini hingga saat ini masih sangat tinggi dan ini juga merupakan permasalahan di setiap kota yang ada, sementara kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan kelompok sosial tertentu memiliki tingkat kerentanan yang perlu mendapat perhatian khusus baik segi adaptasi maupun kesiapsiagaan. 

Kelurahan Mangga Dua, Fitu dan Gamalama, misalnya, menunjukkan tingkat kerentanan kota yang tinggi berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian. Kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi kawasan berisiko, kualitas permukiman, kerentanan sosial dan keterbatasan pelayanan perkotaan. Artinya, membangun ketahanan kota tidak cukup dengan membangun infrastruktur.

Baca Juga: PCM Halmahera Timur Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Perusahaan

Kita juga harus membangun ketahanan masyarakatnya.

Pada umumnya Masyarakat Kota Ternate sebenarnya memiliki modal sosial yang penting. Hubungan bertetangga, aktivitas komunitas dan budaya gotong royong merupakan kekuatan yang dapat menjadi modal menghadapi bencana.

Namun penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat, akses terhadap sistem peringatan dini dan jalur evakuasi masih menjadi tantangan. Bahkan pada beberapa kelurahan, kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini menjadi pesan penting bagi pemerintah daerah. Ketahanan kota tidak bisa dibangun hanya dari kantor pemerintah. Ketahanan harus tumbuh dari kelurahan, lingkungan, keluarga hingga individu.

Warga harus mengetahui: ketika air laut naik, harus ke mana; ketika gempa terjadi, jalur evakuasi berada di mana; siapa yang membantu kelompok rentan; bagaimana menyelamatkan dokumen penting; dan bagaimana keluarga tetap bertahan secara ekonomi setelah bencana.

Persoalan paling mendasar ada pada kapasitas individu

Salah satu temuan yang menarik adalah kapasitas individu menjadi salah satu titik lemah dalam sistem ketahanan perkotaan pesisir Perkotaan Kota Ternate.

Rata-rata kemampuan masyarakat dalam praktik pengurangan risiko relatif rendah. Penyimpanan dokumen penting juga belum menjadi kebiasaan yang kuat. Di sisi ekonomi, sebagian masyarakat masih bergantung pada mata pencaharian tertentu seperti perikanan dan perdagangan informal, sementara tabungan darurat untuk menghadapi bencana masih sangat terbatas. Karena itu, kebijakan adaptasi perubahan iklim tidak boleh hanya berbicara tentang beton, drainase, tanggul dan jalan. Kita perlu berbicara tentang “Keluarga yang siap menghadapi bencana, masyarakat yang memiliki informasi, UMKM yang mampu bertahan, dan warga yang memiliki sumber penghidupan yang lebih beragam”.

Baca Juga:

Ternate membutuhkan pendekatan berbasis zona

Salah satu gagasan penting dari penelitian ini adalah perlunya membedakan intervensi berdasarkan tingkat kerentanan. Kawasan prioritas tinggi membutuhkan intervensi yang lebih intensif, seperti peningkatan kualitas permukiman, infrastruktur mitigasi, jalur evakuasi, shelter, sistem proteksi kebakaran, penguatan komunitas dan program ekonomi adaptif. 

Sementara kawasan dengan tingkat prioritas menengah dapat diarahkan pada pencegahan peningkatan risiko melalui perbaikan drainase, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, penataan permukiman dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Adapun kawasan yang relatif lebih rendah tingkat risikonya perlu dipertahankan ketahanannya dan dapat menjadi tempat belajar bagi kawasan lainnya. Pendekatan seperti ini jauh lebih rasional daripada memperlakukan seluruh wilayah kota dengan kebijakan yang sama.

Saatnya menghadapi Elnino atau perubahan iklim masuk ke dalam keputusan Pembangunan baik itu di dalam Dokumen RTRW dan Dokumen RDTR serta didalam PERDA. Tantangan terbesar bukan lagi bagaimana kita mengetahui bahwa Kota Ternate rentan terhadap perubahan iklim.

Kita sudah mengetahui lokasinya. Kita sudah mengetahui kelompok masyarakat yang rentan.

Kita juga sudah mengetahui bahwa persoalannya tidak hanya fisik, tetapi menyangkut sosial, ekonomi dan kapasitas masyarakat (Kelompok dan Individu).

Pertanyaan berikutnya adalah: apakah temuan tersebut benar-benar masuk ke dalam keputusan pembangunan?

Hasil analisis kerentanan semestinya menjadi bagian dari proses penyusunan dan implementasi dokumen perencanaan seperti RTRW, RDTR, RPJMD, RKPD dan Penyusunan PERDAnya. Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan forum komunitas pesisir tangguh di tingkat kelurahan, penguatan literasi keuangan dan tabungan darurat, diversifikasi mata pencaharian serta monitoring indikator ketahanan secara berkala. 

Pemerintah daerah juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ketahanan pesisir bukan hanya urusan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Persoalan ini berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial, pendidikan, ekonomi, kebencanaan, kesehatan, hingga tata ruang. Oleh karena itu, pendekatannya harus lintas-OPD serta stake holder terkait dan berbasis masyarakat.

Jangan menunggu bencana menjadi Pelajaran

Kota Ternate adalah kota yang hidup berdampingan dengan laut atau Bersama dengan laut.

Laut adalah kekuatan ekonomi, identitas dan bagian dari sejarah kota. Namun dalam kondisi perubahan iklim, laut juga membawa risiko yang harus dikelola dengan lebih serius.

Kita tidak harus memandang perubahan iklim sebagai ancaman yang membuat kota tidak bisa berkembang. Sebaliknya, perubahan iklim harus menjadi alasan untuk mengubah cara kita membangun Kota yang Tangguh.

Pembangunan Kota Ternate ke depan harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar :

Ketika bencana datang, apakah kota dan masyarakat kita sudah siap?

Jika jawabannya belum, maka sekarang adalah waktu untuk mempersiapkannya.

Bukan setelah air laut masuk ke rumah, Bukan setelah jalan terputus, Bukan setelah permukiman rusak Dan bukan pula setelah korban berjatuhan.

Kota yang tangguh bukan kota yang tidak pernah terkena bencana, tetapi kota yang mampu mengurangi risiko, bersiap menghadapi bencana, bertahan ketika bencana terjadi, dan bangkit lebih cepat setelahnya.

Kota Ternate memiliki kesempatan untuk menjadi contoh bagaimana kota pesisir kepulauan di Indonesia Timur membangun masa depan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Dan kesempatan itu harus dimulai sekarang.

Editor: AbangKhaM