Ombudsman RI Soroti Masih Banyak Desa di Maluku Utara Belum Teraliri Listrik
Ternate – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di sektor kelistrikan. Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Urgensi Koordinasi, Kerjasama, dan Jaringan Kerja Stakeholders Kelistrikan dalam Pelayanan Prima” yang digelar di Kota Ternate, Kamis (6/11/2025).
Dalam paparannya, Hery menyoroti masih adanya desa-desa dan rumah warga di pelosok Maluku dan Maluku Utara yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Berdasarkan data PLN, rasio desa berlistrik di Maluku baru mencapai 89,5 persen, sedangkan di Maluku Utara sebesar 93,8 persen.
Baca Juga: Yayasan Makulila Tegas: Masyarakat Lingkar Tambang Masih Terpinggirkan di Tengah Derasnya Investasi!
“Masih ada desa yang sudah masuk kategori berlistrik, tetapi masyarakatnya belum benar-benar menikmati listrik karena keterbatasan sarana distribusi, terutama di daerah hutan dan kepulauan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Hery mendorong percepatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan co-firing biomassa di PLTU.
“Desentralisasi pembangkit listrik berbasis EBT menjadi langkah strategis agar seluruh masyarakat dapat mengakses energi tanpa harus bergantung pada infrastruktur konvensional,” jelasnya.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperluas layanan kelistrikan hingga ke wilayah terluar.
“Dari total 196 pulau berpenghuni, sebanyak 160 pulau telah berlistrik. Kami berupaya agar seluruhnya dapat menikmati listrik 24 jam, terutama dengan dukungan EBT,” ujarnya.
Baca Juga: Sekda Rizal Marsaoly Tegas: Pengurangan TKD Bukan Alasan ASN Kendur Kinerja!
Manager UP3 Ternate, Mufid Arianto, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Ombudsman sangat penting dalam menjaga transparansi dan kualitas layanan publik.
“Kami terus bertransformasi melalui digitalisasi dan penguatan sistem pengaduan pelanggan agar layanan lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Menutup kegiatan tersebut, Hery menegaskan komitmen Ombudsman untuk terus melakukan pengawasan dan kajian cepat terhadap pemanfaatan EBT di Maluku dan Maluku Utara.
“Kami ingin memastikan seluruh warga, bahkan di pelosok, mendapatkan hak yang sama atas energi listrik, sebagai bagian dari cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Reporter: Tim Malut Center
Editor: AbangKhaM
