Dukung PSN Presiden Prabowo, ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Sekolah Terintegrasi
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar pada Kamis (29/01/2026) di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
“Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan penataan ruang,” ujar Ossy Dermawan di hadapan para menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga yang hadir secara luring maupun daring.
Baca Juga: Reses di Soasio, Nazlatan Kasuba Siap Kawal Aspirasi Warga Galela hingga Paripurna DPRD Malut
Ia menjelaskan, proses pengadaan lahan akan lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD. Dalam kondisi tersebut, peran Kementerian ATR/BPN adalah melakukan verifikasi status kepemilikan, memastikan legalitas, kemudian melanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan tanah telantar didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan sarana pendidikan.
Namun demikian, Wamen Ossy menegaskan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan mengendalikan alih fungsi lahan.
Baca Juga: Dukung PTSL 2026, Kantor Pertanahan Halteng Terima Hibah Drone dari Pemda
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menggunakan lahan sawah atau pertanian produktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ossy menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan program tersebut.
“Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinya sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terhambat. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mendukung percepatan realisasi program, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran.
Penulis: Randi I.
Editor: AbangKhaM
