ATR/BPN Susun Anggaran 2027, Fokus Efisiensi di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027.
Langkah ini dilakukan di tengah tuntutan efisiensi anggaran serta dinamika geopolitik global, dengan tetap memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penyusunan KRO dan RO harus mampu menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien.
Baca Juga: Waspada! Begini Cara Cek Petugas Ukur Tanah Resmi dari ATR/BPN
“Kita harus benar-benar efisien, tetapi tetap memberikan output besar kepada masyarakat sesuai tugas pelayanan. Jangan sampai kualitas layanan terganggu,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (6/4/2026).
Rapat ini dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus pada penyusunan perencanaan yang matang, terstruktur, dan selaras dengan target kinerja.
Dalu Agung menekankan, setiap usulan KRO dan RO harus memiliki kerangka acuan kerja yang jelas, didukung logika perencanaan yang kuat serta pembiayaan yang rasional.
“Usulan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tegasnya.
Baca Juga: Jelang Pemeriksaan BPK, Bupati Ubaid Yakub Minta OPD Siap Total
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan penggunaan anggaran, agar dilakukan penyesuaian secara tepat.
“Seluruh proses ini harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tambahnya.
Dalam rapat yang diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat tersebut, turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng.
Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
“Melalui pembahasan ini, kami melihat adanya potensi perubahan struktur perencanaan yang selama ini digunakan. Harapannya, perubahan ini dapat diterapkan secara lebih detail dan tanpa keraguan dalam penganggaran 2027,” ujarnya.
Editor: AbangKhaM
