Di Hadapan Bahlil, Gubernur Malut Ungkap Ketimpangan di Balik Pertumbuhan 34%
Ternate – Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Provinsi Maluku Utara berlangsung hangat dan penuh semangat konsolidasi. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Minggu (12/4/2026), di Ballroom Bela Hotel, Ternate.
Musda ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyongsong agenda politik ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang dalam sambutannya menyoroti kondisi pembangunan daerah di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Baca Juga: Begini Pesan Tegas Menteri Nusron ke Majelis Ulama Indonesia
Menurut Sherly, Maluku Utara saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni mencapai sekitar 34 persen. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasilnya. Masih banyak yang belum memiliki rumah layak, akses sanitasi yang baik, bahkan untuk pendidikan tinggi pun masih sulit,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi petani dan nelayan yang pendapatannya masih relatif rendah, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Lebih lanjut, Sherly menjelaskan bahwa salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut adalah melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan besar akibat pemotongan anggaran.
Baca Juga: Program PTSL Masuk Igobula, Warga Berpeluang Dapat Sertifikat Tanah Gratis
“APBD kita mengalami pemotongan cukup signifikan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara,” jelasnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat sejumlah daerah di Maluku Utara belum mampu memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat.
“Sumber daya alam kita dieksplorasi, tetapi jalan dan jembatan masih banyak yang belum dibangun. Kalau mau bangun infrastruktur, tentu butuh anggaran,” tegasnya.
Baca Juga: Hadapi Dewa United, Malut United Wajib Menang demi Amankan Posisi 4 Besar
Sherly berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan DBH, agar manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat di daerah.
Musda VI Golkar Maluku Utara ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat, di antaranya Bupati Halmahera Tengah, Bupati Pulau Morotai, Bupati Halmahera Selatan, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta jajaran pengurus DPD II Golkar se-Maluku Utara dan tamu undangan lainnya.
Reporter: Sadam A.
Editor: AbangKhaM
