Nusron Usulkan Anggaran Rp10,6 Triliun untuk ATR/BPN 2027, Fokus Layanan Tanah hingga Tata Ruang
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron Wahid.
Baca Juga: Reshuffle di Haltim, Bupati Minta Pejabat Baru Jaga Integritas dan Kinerja
Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 tersebut, Nusron menjelaskan bahwa anggaran akan digunakan untuk memperkuat layanan pertanahan, mempercepat program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di seluruh Indonesia.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan ini akan diarahkan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga mengikuti rapat secara daring.
Baca Juga: BPN Halteng Verifikasi Lokasi di Weda Utara, Ini Tujuannya
Nusron juga memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Per 6 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tercatat sebesar Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.
“Penyerapan anggaran ini meningkat secara year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen, atau naik sekitar 0,9 persen,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian ATR/BPN. Komisi II DPR RI juga menyatakan menerima pagu indikatif RAPBN 2027 serta mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya lebih mendalam pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya,” ujar Dede Yusuf.
Usulan anggaran ini diharapkan mampu memperkuat kinerja ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Editor: AbangKhaM
