Bupati Halut Tegas: Tidak Ada PPPK Dirumahkan di Tengah Keterbatasan Anggaran
Halut – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak akan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun daerah saat ini menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan.
Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati memimpin Apel Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Senin (13/7/2026). Apel dihadiri Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad, Sekretaris Daerah E.J. Papilaya, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Halmahera Utara.
Bupati menjelaskan, kondisi fiskal daerah telah disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan pendampingan Gubernur Maluku Utara.
Baca Juga: Head to Head Unggul, Spanyol Tantang Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026
“Ada tiga persoalan utama yang kami sampaikan, yaitu keterbatasan anggaran untuk pembiayaan PPPK, kemampuan daerah dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya, serta belum adanya skema pembiayaan bagi PPPK paruh waktu,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan tidak akan ada kebijakan merumahkan PPPK. Namun, untuk PPPK paruh waktu, pemerintah daerah masih menunggu regulasi dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat.
Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk tetap optimistis dan menjaga semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita adalah orang-orang yang dipercaya masyarakat. Jangan pesimis. Apapun hambatan yang ada harus kita hadapi bersama dengan bekerja lebih keras,” tegasnya.
Baca Juga: Viral! Nobar Piala Dunia di Ternate Masuk Akun Resmi FIFA, Jadi Sorotan Dunia
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak selalu diukur dari hasil instan, melainkan dari proses dan peningkatan yang berkelanjutan meski di tengah keterbatasan.
“Orang yang berhasil adalah mereka yang mampu bekerja dalam keterbatasan. Kita membangun daerah ini justru dari berbagai kekurangan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya dukungan seluruh ASN terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan. Ia meminta Sekretaris Daerah menginstruksikan para camat untuk memastikan kepala desa aktif mendukung proses pendataan.
Bupati menegaskan, hasil sensus akan menjadi dasar dalam memetakan potensi ekonomi daerah serta menentukan sasaran program bantuan pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan perumahan.
Baca Juga: Haltim Dikepung Proyek Nasional, Bupati Fokus Lindungi Hak Tanah Masyarakat
“Jika masyarakat tidak terdata, maka mereka tidak akan menerima bantuan. Karena itu, pendataan ini sangat penting dan harus didukung sepenuhnya,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Bupati mengimbau seluruh ASN agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
“Jangan terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Fokus saja pada tugas dan fungsi masing-masing. Terus bekerja demi kemajuan Halmahera Utara,” pungkasnya.
Reporter: Sadam A.
Editor: AbangKhaM
