BPK RI Periksa Pengelolaan BOS di Haltim, Bupati Ubaid Minta OPD Kooperatif dan Transparan
Haltim – Bupati Halmahera Timur menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dasar pada satuan pendidikan.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan operasional pendidikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 hingga semester I 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Baca Juga: Maluku Utara Juara Nasional! Raih IKD Platinum, Tidore dan Morotai Ikut Diganjar Penghargaan
Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Danlis, menjelaskan pemeriksaan merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional dan berkaitan dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Ia meminta seluruh OPD teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Timur menyambut kedatangan tim pemeriksa dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung seluruh tahapan pemeriksaan.
Baca Juga: Tanah Wakaf Masjid Puluhan Tahun Akhirnya Bersertipikat, ATR/BPN Targetkan 100 Persen pada 2028
Bupati berharap proses pemeriksaan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan bantuan operasional pendidikan agar lebih tertib, transparan dan sesuai ketentuan.
“Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta seluruh OPD terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan serta membangun komunikasi yang baik dengan Tim Pemeriksa BPK RI.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menjadikan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan bantuan operasional pendidikan dikelola secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Reporter: Tim Malut Center
Editor: AbangKhaM
