Sertipikat Tanah Makin Aman! ATR/BPN Perkuat Sistem Digital dengan Enkripsi dan Tanda Tangan Elektronik
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi digital layanan pertanahan dengan memastikan keamanan data dan kepastian hukum berjalan beriringan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa sistem elektronik yang diterapkan tidak hanya berfokus pada kemudahan layanan, tetapi juga perlindungan data serta keabsahan dokumen masyarakat.
“Transformasi digital harus diiringi dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Haltim Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Optimistis Raih WTP Kedelapan Berturut-turut
Berdasarkan data ATR/BPN, sekitar 83 persen layanan pertanahan berasal dari tiga jenis layanan utama, yaitu peralihan hak, layanan informasi, dan hak tanggungan. Dari ketiganya, layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan telah sepenuhnya berbasis elektronik, sementara layanan peralihan hak masih berjalan secara hybrid.
“Implementasi layanan elektronik memberikan kemudahan signifikan, termasuk mengurangi kebutuhan masyarakat datang ke kantor pertanahan serta menekan antrean hingga 80 persen,” jelasnya.
Selain meningkatkan efisiensi layanan, digitalisasi juga memberikan perlindungan lebih terhadap dokumen pertanahan. Risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, maupun kerusakan dapat diminimalisir, sementara keaslian dokumen lebih terjamin melalui sistem elektronik.
Baca Juga: Diresmikan Bupati Ubaid, Fasilitas Kampus Unkhair Makin Modern
“Dengan sistem digital, praktik pemalsuan dokumen dapat ditekan dan keaslian sertipikat lebih terjamin,” tegas Nusron.
Hingga Maret 2026, jumlah Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan mencapai 7,6 juta atau sekitar 7,8 persen dari total sertipikat nasional. Sementara itu, sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2 persen masih berbentuk analog.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan dihadiri Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
Editor: AbangKhaM
