ATR/BPN Siap Ubah Total Sistem Kantah! Wamen Ossy Dorong Pendekatan Wilayah untuk Pelayanan Lebih Cepat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia untuk membahas transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) di tingkat Kantah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa transformasi tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Bagaimana BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, sehingga pelayanan publik bisa semakin maksimal,” ujar Ossy dalam rapat daring, Senin (11/05/2026).
Baca Juga: 50% Tanah Sudah Bersertipikat! Wamen ATR Ingatkan: Jangan Tinggalkan Masalah di Masa Depan!
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih menggunakan pendekatan tematik, yakni pembagian seksi berdasarkan fungsi teknis, seperti Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran, Penataan dan Pemberdayaan, Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Namun, menurut Ossy, pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika wilayah yang terus berkembang, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan pesat akibat investasi.
“Persoalan di lapangan sering muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya kawasan yang berkembang cepat karena investasi, maka kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa ikut meningkat,” jelasnya.
Baca Juga: Usai Aksi Warga, Wabup Halut Tegaskan Rekrutmen PLTMG Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Ia menekankan, transformasi OTK harus melalui kajian yang matang agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis wilayah, diharapkan Kantah mampu memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi sektoral, tetapi menyeluruh. Semua harus memahami wilayah kerja secara utuh,” tegas Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah.
Baca Juga: Sekda Haltim Buka Musda KNPI, Pemuda Diminta Jadi Motor Perubahan Daerah
Menurutnya, struktur organisasi yang tepat akan menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi menentukan jalannya pelayanan publik. Harapannya, kita bisa memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas terjamin, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM,” pungkasnya.
Editor: AbangKhaM
