Wamen ATR/BPN Tegaskan Pelayanan Harus Profesional & Transparan, Soroti Peran Penting Loket Informasi
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan publik dalam jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Minggu (28/06/2026). Menurutnya, pelayanan pertanahan yang mayoritas bersentuhan langsung dengan masyarakat harus didukung oleh profesionalisme dan kemampuan memberikan informasi yang jelas.
“Pelayanan ATR/BPN sekitar 80 persen bersifat pelayanan publik, sehingga ukuran keberhasilan kita adalah bagaimana masyarakat yang datang bisa terlayani dengan baik,” ujar Ossy Dermawan.
Baca Juga: Tidore Kembali Berjaya! Juara Umum MTQ XXXI Maluku Utara 2026 dengan Selisih Telak
Ia menekankan bahwa loket pelayanan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi, menampung keluhan, sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat.
“Loket bukan sekadar tempat administrasi, tetapi juga pusat informasi dan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian layanan,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga meninjau pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Bandar Lampung. Didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala dan Kepala Kantah Kota Bandar Lampung Ulin Nuha, ia melihat langsung aktivitas pelayanan serta proses pencetakan Sertipikat Elektronik bagi masyarakat.
Selain itu, Wamen Ossy turut menyerahkan dua sertipikat Barang Milik Negara (BMN) kepada Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Baca Juga: Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang untuk Perkuat Ekosistem Bandara Nasional
Usai peninjauan, ia kembali mengingatkan bahwa profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas dalam memberikan pelayanan.
“Profesional berarti bekerja dengan kompetensi yang baik, akurat, cepat, dan tanpa kesalahan. Pelayanan harus tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk memastikan pelayanan pertanahan terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja.
Editor: AbangKhaM
