Transparansi Pengadaan Diperkuat, UKPBJ Malut Bidik Level 4 Strategis
Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menargetkan peningkatan level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari Level 3 (Proaktif) ke Level 4 (Strategis).
Target tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Malut, Kadri Laetje, saat memimpin rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Malut, Kamis (18/9/2025).
“Evaluasi ini membahas pemenuhan dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK yang mencakup aspek transparansi, regulasi, akuntabilitas, serta pengendalian. Lebih dari 120 dokumen dianalisis untuk memastikan indikator MCP terpenuhi,” kata Kadri.
Baca Juga: Pemkab Haltim Dorong Hilirisasi Perkebunan: Tingkatkan PAD & Sejahterakan Petani
Ia menegaskan, transparansi pengadaan harus diperkuat melalui publikasi proyek strategis daerah dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang terintegrasi dengan Dinas Kominfo.
Dari sisi akuntabilitas, lanjutnya, pemerintah daerah wajib melaksanakan review perencanaan pengadaan serta konsolidasi pengadaan yang ditopang dengan produk hukum, baik berupa Peraturan Kepala Daerah maupun Surat Keputusan Sekda.
“UKPBJ bukan hanya penyelenggara proses procurement, tetapi juga harus menjadi pusat data, informasi, dan pembinaan SDM pengadaan. Capaian Level 3 harus ditingkatkan menuju Level 4, bahkan Level 5 (Unggul),” tegas Kadri.
Baca Juga: Yayasan Makulila Kembali Kirim Relawan Dakwah & Pendidikan ke Pelosok Maluku Utara
Sementara itu, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Iksan M. Saleh, menambahkan UKPBJ Malut perlu mengembangkan karakter SKOPPER (strategis, kolaboratif, berorientasi kinerja, proaktif, dan perbaikan berkelanjutan) untuk menjaga kualitas tata kelola pengadaan.
“UKPBJ harus mampu menciptakan value for money sekaligus mendorong pembangunan dan perputaran ekonomi daerah,” pungkas Iksan.
Reporter: Randi
Editor: AbangKhaM
