Mengapa Ternate Selalu Banjir? Ini Kritik Tajam soal Tata Ruang dan Drainase

“Banjir di Ternate: Tata Ruang, Drainase, Desain Arsitektur, dan Pendekatan Low Impact
Development“
Oleh: Hidayat Hi. Muhammad, S.Ars., M.Ars.
Dosen Program Studi Arsitektur, Universitas Khairun

Setiap musim hujan, banjir kembali menjadi kisah berulang di Kota Ternate. Jalanan tergenang, rumah warga terdampak, aktivitas lumpuh, dan keluhan memenuhi ruang publik serta media sosial. Ironisnya, banjir seolah telah diterima sebagai rutinitas tahunan, bukan lagi sebagai persoalan serius yang menuntut penanganan menyeluruh.

Padahal, banjir di Ternate bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi. Ia merupakan cermin dari bagaimana kota ini dirancang, dibangun, dan dikelola. Sebagai kota kepulauan dengan topografi unik, Ternate sejatinya membutuhkan pendekatan tata ruang dan arsitektur yang peka terhadap air. Namun dalam praktiknya, air justru diposisikan sebagai ancaman karena tidak diberi ruang yang layak dalam perencanaan kota.

Paradigma pembangunan yang masih mengandalkan pendekatan konvensional – mengalirkan air secepat mungkin ke laut – telah mengabaikan prinsip pengelolaan air berbasis lanskap dan ekologi. Akibatnya, sistem kota menjadi rapuh ketika menghadapi hujan dengan intensitas tinggi.

Baca Juga: UMKM Lokal Didorong Berdaya, Halsel Creative Institute Libatkan HIPMI dan DPRD

Karakter Spasial Ternate yang Diabaikan

Kota Ternate didominasi oleh lereng Gunung Gamalama, dengan kawasan permukiman berkembang dari kaki gunung hingga sepanjang sempadan pantai. Alur-alur air alami, seperti sungai kecil, kali mati, dan jalur aliran material vulkanik, seharusnya menjadi elemen penting dalam struktur kota.

Dalam konteks ini, pendekatan Low Impact Development (LID) sangat relevan. LID menekankan pengelolaan air hujan sejak dari sumbernya dengan mempertahankan pola aliran alami, meningkatkan infiltrasi, serta meminimalkan limpasan permukaan. Sayangnya, pertumbuhan kota yang cepat tidak dibarengi pemahaman terhadap karakter alam tersebut.

Permukiman tumbuh di zona rawan banjir, bantaran sungai menyempit, dan ruang resapan terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Ketika hujan turun, air kehilangan jalur alaminya dan memilih masuk ke ruang hidup warga.

Baca Juga: Spektakuler! 1.000 Penari Lala Meriahkan Festival Koropon 2025 di Haltim

Tata Ruang: Antara Dokumen dan Kenyataan

Secara normatif, Kota Ternate memiliki dokumen tata ruang. Namun persoalan klasik muncul pada tahap implementasi. Pelanggaran zonasi kerap dibiarkan demi kepentingan ekonomi dan tekanan pembangunan.

Kawasan tangkapan air dipenuhi bangunan permanen, sementara ruang terbuka hijau lebih sering dipahami sebagai elemen estetika, bukan sebagai infrastruktur ekologis. Dalam perspektif LID, ruang terbuka hijau, sempadan sungai, dan kawasan resapan merupakan komponen utama sistem pengelolaan air perkotaan.

Ketika air tidak dijadikan dasar perancangan kota, banjir menjadi konsekuensi logis dari ketidaksinkronan antara rencana dan realitas ruang.

Baca Juga: Sekda Haltim Dampingi Kemenkes Cek Final RSUD Maba, Siap Beroperasi

Drainase yang Tidak Terintegrasi

Sistem drainase perkotaan di Ternate masih dipahami secara parsial. Drainase dianggap sebatas saluran beton di pinggir jalan, bukan sebagai sistem terpadu dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini bertolak belakang dengan prinsip LID yang mendorong pengelolaan air secara terdesentralisasi melalui infiltrasi, penahanan sementara, dan perlambatan aliran.

Masalah semakin kompleks akibat sedimentasi, sampah, serta bangunan yang memutus jalur air alami. Sistem drainase lama yang dirancang untuk kondisi iklim masa lalu kini tidak lagi relevan menghadapi hujan ekstrem akibat perubahan iklim.

Tanpa perubahan paradigma, pembangunan drainase hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang berulang setiap tahun.

Baca Juga: Aliansi Buruh Halteng Bongkar Dugaan Intimidasi Jelang Aksi di IWIP

Peran Arsitektur dalam Pengendalian Banjir

Bangunan bukan elemen yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem air kota. Dalam kerangka LID, setiap bangunan seharusnya berkontribusi dalam mengelola air hujan di tapaknya masing-masing.

Prinsip-prinsip sederhana seperti elevasi lantai bangunan, rumah panggung, penggunaan material permeabel, taman resapan (rain garden), sumur infiltrasi, pemanenan air hujan, serta penataan massa bangunan yang tidak memutus alur air alami, seharusnya menjadi standar desain.

Bagi kota seperti Ternate, arsitektur adaptif terhadap iklim dan air bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Baca Juga: Dewan Pengawas Tekankan RKA dan Target Pendapatan, PD Perdana Cipta Mandiri Evaluasi Total

Menuju Ternate yang Lebih Tangguh

Mengatasi banjir tidak cukup dengan memperbesar saluran atau melakukan normalisasi sungai. Diperlukan pendekatan terpadu yang menghubungkan tata ruang, infrastruktur, desain arsitektur, dan prinsip Low Impact Development dalam satu sistem yang utuh.

Pemerintah, perencana, arsitek, akademisi, dan masyarakat harus memiliki kerangka berpikir yang sama: air hujan bukan musuh, melainkan sumber daya yang harus dikelola secara bijak dari hulu hingga hilir.

Kota yang tangguh bukan kota yang menolak air, melainkan kota yang mampu hidup berdampingan dengannya. Selama tata ruang mengabaikan karakter alam, drainase dibangun tanpa sistem, dan desain arsitektur lepas dari prinsip LID, banjir akan terus menjadi cerita tahunan di Ternate.

Sudah saatnya Ternate mengubah paradigma pembangunan – dari sekadar membangun kota, menjadi merancang ruang hidup yang selaras dengan alam dan siklus airnya.

Editor: AbangKhaM