Dukung Transisi Energi, ATR/BPN Siapkan 849 Ribu Hektare Lahan untuk Infrastruktur Energi Nasional
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan serta percepatan layanan pertanahan dan tata ruang guna mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Baca Juga: Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras oleh OTK di Jakarta, Alami Luka Bakar 24 Persen
Ia mengungkapkan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara itu, khusus wilayah Jawa, potensi lahan diperkirakan berkisar antara 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut.
Selain penyediaan lahan, ATR/BPN juga mendukung percepatan dari sisi perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan izin lanjutan.
Baca Juga: Pemda Haltim dan PT Antam Bahas Lingkungan, RSUD Maba, hingga Penguatan BUMD
Untuk mempercepat implementasi program, Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema PSN.
“Dengan skema PSN, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Baca Juga: Kuasa Hukum PT Beteravel Minta Kapolda Maluku Utara Awasi Penanganan Kasus di Polres Ternate
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta percepatan pemanfaatan potensi energi agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.
Editor: AbangKhaM
