Didorong ATR/BPN, Proyek Pelabuhan Raksasa di Sumsel Masuk Fase Baru
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu pendukung utama pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian jaminan kepastian hukum atas tanah, dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan kawasan pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berperan sebagai supporting system dalam mendorong investasi, termasuk pada sektor konektivitas seperti pelabuhan.
Baca Juga: Hanya 3 Kursi DPR RI, Partai NasDem Malut Sebut Pusat Diskriminatif!
“Kementerian ATR/BPN menjadi pendukung utama berbagai kegiatan investasi. Proyek ini berada di sektor konektivitas, dan diharapkan mampu memicu masuknya investasi baru,” ujarnya saat peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (9/4/2026).
Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025.
Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan naskah perjanjian hibah dan serah terima Sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan mozaik 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Baca Juga: Cagar Budaya Ternate Dipangkas? Akademisi Universitas Khairun Soroti Ranperda RTRW
Penyerahan ini turut disaksikan oleh Menteri Nusron serta Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari. Adapun luas tanah mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sedangkan mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi.
Dalam sambutannya, Nusron juga mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat pendaftaran tanah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Saat ini, tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mempercepat pendaftaran tanah agar investor lebih mudah masuk dan berinvestasi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut proyek pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Baca Juga: Kolaborasi Besar! Pemda Haltim Gandeng ANTAM Perkuat RSUD Maba, 43 Tenaga Medis Disiapkan
Menurutnya, pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan.
“Kegiatan hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini juga dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan.
Menteri Nusron turut didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat, bersama jajaran.
Editor: AbangKham
