Papua Selatan Disiapkan Jadi Lumbung Nasional, ATR/BPN Percepat Tata Ruang dan Perizinan
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).
Ossy menjelaskan, dukungan utama ATR/BPN difokuskan pada penataan ruang dan percepatan perizinan pemanfaatan ruang guna memastikan kelancaran pengembangan kawasan.
Baca Juga: BPN Halteng Verifikasi Lokasi di Weda Utara, Ini Tujuannya
“Langkah pertama adalah penyesuaian tata ruang. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilakukan pada Oktober 2025. Selanjutnya, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ujarnya.
Dari empat RDTR tersebut, tiga di antaranya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya guna memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di wilayah tersebut.
Dalam aspek perizinan, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selain itu, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih dalam proses.
KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, serta perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga: BPN Maluku Utara Turun Lapangan di Weda Selatan, Data Tanah 2026 Mulai Dikumpulkan
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan mendukung setiap permohonan KKPR sepanjang persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi,” tegas Ossy.
Papua Selatan juga telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24 persen. Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dengan potensi yang dimiliki, Papua Selatan diproyeksikan menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri nasional. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan didukung tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang.
Rakortas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait.
Editor: AbangKhaM
