LP2B Nasional Tembus 87,63 Persen, Nusron Minta Pemda Segera Integrasikan ke Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,63 persen berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Capaian tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 sekaligus 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63 persen, ini melampaui target 87 persen sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2029,” ujar Nusron.
Baca Juga: Hantaru ke-66 di Malut: BPN Serukan Transformasi Pelayanan, Gad Momole Tegaskan Komitmen
Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemerintah menetapkan target LP2B minimal 87 persen pada 2029, dengan tahapan 78 persen pada 2026, 81 persen pada 2027, dan 84 persen pada 2028.
Meski telah melampaui target, Nusron menegaskan perlindungan LP2B masih perlu diperkuat. Data LP2B yang telah diusulkan pemerintah daerah harus segera diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Nusron meminta dukungan gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat proses integrasi tersebut.
Menurutnya, integrasi LP2B ke dalam tata ruang juga penting untuk memastikan pembangunan mengacu pada RTR sehingga pemanfaatan ruang berlangsung tertib, berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian sekaligus memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Editor: AbangKhaM
