Interseksi Politik dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Maluku Utara
Oleh : Alfath Satria Negara Syaban – PhD Student at University of Alabama
Provinsi Maluku Utara, terletak di wilayah timur Indonesia, dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta keragaman budaya yang kaya. Namun, provinsi ini menghadapi tantangan beragam dalam konteks pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, Maluku Utara telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama didorong oleh industri nikel. Pada tahun 2021, provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan sebesar 23,89%. Kenaikan ini sebagian besar dapat diatributkan kepada peningkatan aktivitas penambangan nikel, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto regional per kapita. Di antara berbagai entitas yang beroperasi di sektor ini, PT Halmahera Persada Lygend menonjol sebagai kontributor utama terhadap perekonomian lokal.
Namun, di sisi lain, Maluku Utara juga menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan ketimpangan sosial ekonomi. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang cepat, provinsi ini mengalami peningkatan dalam tingkat kemiskinan, dari 6,23% pada Maret 2022 menjadi 6,46% pada Maret 2023. Angka-angka ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang tajam antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin, yang tercermin dalam rasio Gini yang tinggi.
Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, telah diminta untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Beberapa proyek infrastruktur yang sedang berlangsung, termasuk di Morotai dan wilayah lain, masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk masalah akuisisi tanah. Gubernur Kasuba menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan zona ekonomi khusus, fasilitas pariwisata, dan fasilitas perikanan. Selain itu, beliau juga berkomitmen untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan pariwisata di Maluku Utara, meskipun mengakui adanya beberapa masalah yang belum terpecahkan, termasuk dalam pembangunan jaringan jalan di Halmahera dan infrastruktur di beberapa pulau.
Mengingat kondisi ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengadopsi pendekatan perencanaan yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif. Pendekatan ini harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari ekonomi dan lingkungan hingga aspek sosial budaya, dalam kerangka kerja pembangunan yang holistik. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta, menjadi krusial dalam menciptakan rencana yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme perencanaan yang lebih inklusif dan adaptif, yang mampu menanggapi tantangan saat ini serta mengantisipasi kebutuhan masa depan Maluku Utara.
