Tikus di Ruang KPK
Sejak awal ditetapkan sebagai ketua KPK, publik berusaha menerima keputusan penuh kontroversi tersebut. Setelah hampir 4 tahun menjabat, kecurigaan diawal terkonfirmasi secara pasti bahwa upaya mempermainkan hukum tidak diragukan lagi.
Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf (a) Undang-UndangNomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana KPK ditugaskan melakukan“tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi TindakPidana Korupsi,” dan diikuti dengan langkah-langkah pada penjabaran di huruf dan pasal selanjutnya dan tidak dimaknaiparsial. Artinya bahwa indikator keberhasilan KPK dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak dihitung berdasarkan jumlah penanganan perkara, tetapi upaya memperkecil kemungkinan terjadinya KKN.
Data capaian KPK di tahun 2021 telah menetapkan 149 tersangka atau meningkat 38 tersangka dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2022, hampir dua kali lipat tersangka ditetapkanoleh KPK yaitu, 245 orang. Hal ini menjadikan Indeks PersepsiKorupsi (IPK) di era Jokowi bisa dikatakan Kembali ke titik nol dimana peringkatnya sama dengan awal pemerintahannya pada tahun 2014.
Tidak diragukan lagi upaya pemberantasan korupsi oleh ketua KPK sebagaimana amanat pasal 6 ayat (a) diatas untukmelakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi adalah upaya yang sia-sia dan mencederai konstitusi, sebab ketua KPK yang secara sadar memangku jabatan tersebut justru melakukan tindakan sebaliknya.
Menurut pasal 32 ayat (2) UU KPK yang berbunyi “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.” Hal itu justru memberi kesan bahwa pimpinan KPK tidak akan melakukan tindakan kejahatan seperti dimaksud dalam pasal tersebut, sebab frasa diberhentikan sementara dari jabatannya adalah upaya memverifikasi kebenaran atas kejahatan itu. Selain itu apabilaterjadi kekosongan jabatan maka akan mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi.
Menurut hemat penulis, pasal 32 ayat (2) perlu di judicial review dengan menghapus frasa ‘diberhentikan sementara darijabatannya’ dan diganti dengan ‘diberhentikan dari jabatannya.’ Mengingat perkara korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka dalam halpenyelenggara pemberantasan korupsi menjadi tersangka kasus korupsi, sudah sepatutnya diberhentikan dari jabatannya.
