Populasi Membunuh Demokrasi

Oleh : Nizar Rahman – Koordinator BPL HMI Sulut-Go

..Maka tak lain dan tak bukan objek dari demokrasi adalah rakyat dan subjek dari demokrasi adalah pemerintah hal ini membuktikan bahwa segala bentuk kekuasaan itu dipegang oleh rakyat bukan sebaliknya. *Nizar Rahman

Demokrasi sering disebut sebagai sistim pemeritahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupanya dalam bernegara. Hal ini sejalan denga apa yang di kemukakan oleh seorang toko yang bernama Abraham Lincon, ia berpendapat bahwa demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Terlepas dari Abraham lincon yang mengemukakan perihal demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, Aristotoeles dan Montisquieu juga memberikan pendapat ataupun pandangan tentang demokrasi itu sendiri, Aristoteles berpendapat bahwa Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya, dan Montisquieu juga berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

Maka dari beberapa pendapat di atas kita bisa mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, dan jika di lihat dari pendapat dari beberapa tokoh yang mengemukakan tentang demokrasi maka tak lain dan tak bukan objek dari demokrasi adalah rakyat dan subjek dari demokrasi adalah pemerintah hal ini membuktikan bahwa segala bentuk kekuasaan itu dipegang oleh rakyat bukan sebaliknya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang di dalamya juga berbicara tentang legislatif, eksekutif dan yudikati. Hal ini sejalan dengan Indonesia secara goegrafis yang terkenal dengan berbagai pulau-pulau yang di pisahkan oleh lautan maka sistem pemerintahan sangat efisien dengan kondisi Indonesia yang di kelilingi oleh lautan dan oleh sebab itu segala bentuk aspirasi masyarakat dapat di koordinir lewat lembaga legislatif untuk bagaimana menjawab segala bentuk aspirasi tersebut.

Jika dilihat dari hal ini maka sudah tentu pemerintah Indonesia harus mampu memberikan kebebasan kepada rakyat dan segala bentuk kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dari pada rakyat bukan kebutuhan dari segelintir orang atau kelompok tertentu.

Jika dilihat dari ruh atapun substansi dari demokrasi itu sendri maka tidak bisa dikatakana bahwa hal ini bertantangan atau tidak relefan dengan kondisi negara Indonesia. Akan tetapi pada kenyataanya demokrasi di Indonesia berbading terbalik denga apa yang menjadi substansi dari demokrasi itu sandiri, segala bentuk kebebasan masyarakat seakan di penjarakan lewat aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Indonesia, kondisi demokrasi Indonesia seperti mengingat kembali pada pasca Indonesia dinyatakan sebagai negara atau pada rezim orde baru yang menggantikan rezim orde lama, segala bentuk aturan atau kebijakan seakan akan hanya diperuntukan bagi sebagian kelompok atau mengamankan kepentingan kelompok tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi sebelumnya dan yang terjadi baru-baru ini seakan demokrasi dikebiri ataupun dibunuh secara kasat mata oleh beberapa orang atau kelompok yang memilki jabatan strategis dan mempunyai kekuasan dalam memutuskan atau mengesahkan aturan tertentu yang memiliki kepentingan tertentu guna mengawal kepetingan tersebut untuk dapat mecapai tujuan yang di maksudkan.

Maka dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya dan peristiwa yang terjadi sekarang ini kita dapat menyimpulkan kelompok yang memiliki karakteristik dan tujuan yang sama atau yang disebut polulasi adalah jalan untuk membunuh demokrasi. (Rip Demokrasi Indonesia)