Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Malut Capai 222 Kasus, Kota Ternate Tertinggi!
Maluku Utara – Kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Aparat Penegak Hukum (APH) bersama lintas sektor penyedia layanan perempuan dan anak Provinsi Maluku Utara menjadi langkah taktis dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), serta Perkawinan Anak (PA).
Forum ini digelar di Aula Cendrawasih, Rabu (29/10/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menyoroti kekhawatiran terhadap terkikisnya nilai-nilai budaya dan peradaban lokal yang mulai menghilang seperti fenomena gunung es. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dan disikapi secara bersama.
Pernyataan itu disampaikan setelah Sarbin memaparkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang mencatat 222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara hingga September 2025.
Baca Juga: Kelapa Malut Naik 1.300%! Mentan Amran Dorong Kebangkitan Rempah Nusantara
Rinciannya, 24 kasus terjadi di Halmahera Timur, 48 kasus di Kota Tidore Kepulauan, dan yang tertinggi 74 kasus terjadi di Kota Ternate.
“Penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan dukungan masyarakat agar upaya ini efektif,” tegas Sarbin.
Ia mengajak seluruh dinas dan lembaga terkait untuk bersinergi menyediakan layanan yang cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi korban kekerasan.
“Kita harus bersyukur karena diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab sebagai lembaga penyedia layanan. Mari kita buktikan dengan kerja nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Maluku Utara, Dessy Masyita Turuy, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam suasana yang aman serta bebas dari kekerasan,” kata Dessy.
Baca Juga: Di Balik Trans Halmahera: Infrastruktur untuk Publik, atau Kepentingan Tambang Gubernur?
Di akhir kegiatan, Wagub Sarbin menegaskan agar hasil forum tidak berhenti pada tataran formalitas semata, melainkan diikuti dengan langkah konkret dan implementatif.
“Forum ini jangan sekadar seremonial. Setelah kegiatan ini, harus ada tindakan nyata berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan,” tegasnya menutup kegiatan.
Reporter: Randi
Editor: AbangKhaM
