Daerah

Nelayan Maluku Utara Didorong Manfaatkan KUR, Gubernur Sherly: Peluang Naik Kelas Terbuka

Haltim – Pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, dukungan modal dari pemerintah dinilai menjadi pendorong penting agar kegiatan usaha tetap berjalan bahkan berkembang.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersama Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, pemerintah daerah mendorong nelayan dan pelaku UMKM perikanan agar mampu mandiri dan naik kelas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Camat Wasile dalam rangka sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kamis (5/3/2026).

Baca Juga: Pengangguran & Kemiskinan Naik di 2025, Wali Kota Ternate Beber Penyebab dan Strateginya

Dalam kesempatan itu, Sherly mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah nelayan di Maluku Utara mencapai sekitar 36.000 orang. Namun, kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan kapal masih terbatas.

“Setiap tahun hanya sekitar 200 unit kapal yang bisa disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan,” jelasnya di hadapan para nelayan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, mengatakan bahwa melalui akses pembiayaan KUR, para nelayan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurutnya, dana KUR dapat dimanfaatkan untuk pembelian kapal dan mesin berukuran 3 GT, sehingga nelayan dapat melaut lebih jauh dan meningkatkan hasil tangkapan.

Baca Juga: 14 Hari Puasa, Tenda Masih Kosong? Sekda Pastikan Kampung Ramadan Segera Ramai

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly juga mengajak para nelayan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial.

Ia menilai pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi sangat penting, baik untuk perlindungan kecelakaan kerja maupun risiko kematian saat melaut.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi nelayan kecil sebagai kelompok pekerja dengan tingkat risiko tinggi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memberikan rasa aman bagi nelayan saat menjalankan aktivitas di laut.

Selain itu, program ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat jaminan sosial serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir di Maluku Utara.

Reporter: Randi I.
Editor: AbangKhaM

Silahkan Berbagi: